Indonesia Free Press - Special issue: Photos and Documents from readers Testing New feature: Indonesia Chat Room

manuver untuk menjegal Megawati dengan penambahan jatah Wakil Ketua MPR /DPR dan mengakomodasi partai2 gurem hanya merupakan pemborosan uang rakyat

Posted by

Hati Nurani Vs Matematika
(Rakyat telah dicatut oleh partai-partai gurem untuk memperoleh jatah pimpinan kursi)
WASHINGTON DC - Mengikuti SU MPR 1999 saya teringat kondisi saya waktu memantau SU MPR 1998, ketika saya menderita penyakit demam berdarah dan komplikasi sehingga harus dirawat di RS Husada. Waktu itu saya menurunkan analisis bertema konflik ''Hati Nurani vs Machiavellisme''. Saya memperingatkan kepada MPR yang dipimpin Harmoko, segala macam kebulatan tekad mendukung Soeharto adalah rekayasa, palsu, bikinan dan bayaran Jenderal Besar Soeharto itu sendiri.

Harmoko dan seluruh 1.000 anggota MPR tidak menggubris, apalagi cuma tulisan saya, sedang gelombang besar demonstrasi yang mulai digelar juga tidak dipedulikan. Tapi gelombang demonstrasi terus menghebat dan dalam waktu kurang dari dua bulan, Soeharto yang diangkat oleh Harmoko 10 Maret 1998, disuruh turun oleh Harmoko 18 Mei 1998 setelah Tragedi Biadab 12-14 Mei, yang membumihanguskan Jakarta dengan keji dan sadis.

Menhankam/Pangab Wiranto mempertahankan Soeharto dengan menyatakan Ketua Umum MPR Harmoko itu hanya oknum dan tidak bisa menyuruh turun Soeharto. Lalu secara ''ajaib'' Soeharto sendiri turun pada 21 Mei 1998 dan tampuk kepresidenan jatuh ke tangan BJ Habibie.

Sekarang di luar MPR juga banyak bermunculan orang mendukung BJ Habibie untuk terus maju mencalonkan diri. Padahal, banyak suara yang menolak, dan mahasiswa serta cendekiawan juga menolak Habibie. Pemilihan Umum dengan pengangkatan 65 Utusan Golongan dan 135 Utusan Daerah serta 38 kursi gratis TNI/ Polri adalah suatu anomali.

Sekarang terbukti bahwa bangsa ini tidak memiliki sense of crises, terutama elite politiknya. Di tengah situasi krismon, barangkali apa yang saya tulis ini seolah tetek-bengek yang tidak ada artinya. Tapi, penambahan jatah Wakil Ketua MPR dan DPR merupakan pemborosan yang tidak perlu dan mengakomodasi partai-partai gurem yang tidak layak dianggap mewakili masyarakat.

Rakyat telah dicatut oleh partai-partai gurem untuk memperoleh jatah pimpinan kursi, fasilitas mobil dan rumah dinas mewah.

Semua itu harus dibayar dengan uang pajak dari rakyat, bukan oleh elite yang selalu memeras dan menyelewengkan duit rakyat seperti kasus Bank Bali. Jadi menurut saya manuver yang dipakai untuk menjegal Megawati dengan mengangkat begitu banyak Wakil Ketua MPR /DPR yang hanya menghamburkan uang pajak rakyat, merupakan bagian dari proses pembusukan elite politik yang melanjutkan komersialisasi jabatan era Soeharto.

Pembentukan begitu banyak fraksi yang membingungkan, dan proses pemilihan presiden yang diatur sedemikian rupa sehingga hakikat one man one vote akan dikalahkan oleh hakikat fraksi sebagai setengah dewa, setengah malaikat, telah terbukti dalam SU MPR. Sebetulnya Gus Dur boleh dicalonkan oleh siapa saja, tapi ternyata dijegal oleh Utusan Golongan yang malah mencalonkan orang lain. Dari sini kelihatan, fraksi adalah alat kekuasaan untuk melicinkan jalan manipulasi voting dan menghambat orang lain yang tidak disukai. Perkembangan SU MPR ini walaupun dikatakan berubah dari detik ke detik, tampaknya cenderung akan dipaksakan untuk melanjutkan status quo, persis seperti ketika Harmoko memimpin MPR 1998 hasil pemilu palsu 1997.

Setelah prospek Mega semakin menyempit dengan empat kali kalah voting, maka saya hanya ingin mengatakan kepada elite MPR bahwa kalian sedang mengulangi kecongkakan MPR pimpinan Harmoko. Kalau kalian tetap mengulangi keasyikan berpat-pat-gulipat dengan matematika palsu, maka mahasiswa, masyarakat, pasar dan dunia internasional akan ber-reaksi keras terhadap rezim status quo Indonesia.

Matematika palsu di mana suara rakyat dikalahkan oleh suara golongan dan utusan yang notabene melanjutkan pola Soeharto dengan dropping dari atas, merupakan matematika model Harmoko yang hanya tahan 60 hari sebelum meletusnya Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Barangkali mahasiswa dan rakyat Indonesia sudah capai berdemonstrasi. Tapi kalau rasa keadilan dan pilihan hati nuraninya dikhianati oleh 700 anggota MPR, yang sebagian besar merupakan produk haram perzinaan politik, maka rakyat akan bergerak lagi. Akan jatuh korban lebih banyak lagi dan rezim akan mengklaim bahwa mereka sudah dipilih oleh pemilu yang tetap saja tidak fair. Karena antara pemilu dan pemilihan presiden, ditelikung, diselingkuhi oleh penyelewengan elite politik dari hati nurani rakyat yang menolak status quo.

Rakyat Indonesia menolak status quo tapi elite MPR 1999 tetap mengikuti jejak MPR Harmoko mengklaim diri lebih berhak menentukan presiden tanpa mempedulikan hati nurani rakyat.

Dari Washington saya ingin memperingatkan bahwa AS, World Bank dan IMF sebetulnya sudah muak kepada Indonesia di bawah pimpinan rezim korup. Tapi seperti kata pepatah, kalau Anda berutang satu juta Anda adalah tawanan bankir. Tapi kalau Anda berutang hampir 150 miliar dolar AS, maka bankirnya menjadi sandera Anda. Bankir itu akan menyembah Anda supaya tetap sehat walafiat. Kalau Anda mengancam pailit, maka bankirnya mendoakan dan memberi infus supaya Anda tidak kolaps.

Saya tahu analogi ini tidak terlalu tepat sebab negara bukan oknum dan individu. Negara akan terus ada, hanya pemimpinnya yang diganti. Siapa pun yang jadi presiden, tetap harus mempertanggungjawabkan utang yang dibuat oleh presiden pendahulunya. Tidak peduli utang itu dibuat untuk membikin imperium bisnis Rp 200 triliun atau dipakai beli rumah mewah di Beverly Hills dan rekening di bank Swiss atau Austria.

Negara dan rakyat Indonesia harus membayar beban utang 150 miliar dolar AS itu, atau berarti semua orang Indonesia sejak bayi lahir sampai jompo yang hampir mati sudah dibebani utang 700 dolar AS per kapita oleh rezim Soeharto dan penerusnya.

Utang ini akan diwariskan kepada presiden baru, siapa pun yang dipilih oleh MPR secara demokratis atau secara selingkuh model sekarang ini. World Bank, IMF dan AS serta pasar akan terpaksa menurut kepada presiden baru jika memang presiden baru itu dipilih oleh MPR secara arogan. Tapi mereka tidak akan menurut jika presiden baru itu ternyata tetap menghasilkan demonstrasi, apalagi jika pakai kekerasan berdarah. Mereka akan menerapkan formula Mahkamah Internasional untuk Penjahat Perang terhadap presiden baru.

Ini saya merasa yakin akan terjadi, bila MPR kita tetap mengulangi skenario Harmoko tahun 1998. Bila MPR sekarang ini melanjutkan status quo kepresidenan dan kepemimpinan nasional di tangan rezim lama tanpa perubahan fundamental figur presiden dan wakil presiden baru, maka reaksi kimia politiknya akan lebih dahsyat dari Mei 1998.

Di Washington sini setiap jam saya berhubungan dengan Jakarta dan juga dengan pejabat-pejabat penting di World Bank, IMF dan jaringan politik AS, mulai dari National Security Council sampai Congress dan Senat. Mereka menyatakan memang tidak bisa berbuat sesuatu untuk mempengaruhi MPR secara langsung. Tapi kalau MPR menutup mata terhadap hati nurani dan etika, serta kemudian terjadi demo dan aksi berdarah, maka Washington DC akan membela rakyat Indonesia menghadapi tindakan kejam penguasa domestiknya.

Tapi yang menentukan adalah orang Indonesia sendiri, demikian para petinggi AS. Kami telah mengirim Cohen dan menyatakan jelas sikap kami, menolak militerisme, menganjurkan civilian supremacy dan menghormati demokrasi. Kalau kalian sendiri tetap memilih pemimpin kalian yang berjiwa Hitler, itu adalah risiko kalian. Tapi bila kemudian timbul protes dan jatuh korban, percayalah bahwa Washington tidak akan membiarkan kekuatan demokratis Indonesia dibantai oleh elite Indonesia dengan cara sadis seperti yang sudah-sudah.

Ketika saya menulis analisis ini, saya tidak tidur selama 48 jam terakhir, dan juga prihatin dengan pecahnya PAN antara Dr Amien Rais dan Sekjen Faisal Basri. Menurut Amien Rais, posisinya adalah sebagai Poros Tengah dan bukan sebagai PAN.

Saya hanya ingin menyampaikan kepada Mas Amien kata-kata saya pada rapat MARA dan embrio PAN, bahwa jika Anda bersatu dengan Gus Dur ingin menciptakan tirani negara agama, maka sayalah orang pertama yang akan menyatakan selamat tinggal tirani. Jika Poros Tengah ini membuat jarum jam kembali ke zaman Konstituante (Negara Islam vs Pancasila) maka saya akan kembali ke habitat demokrasi.

Dan jika MPR 1999 ini ingin mengulangi kesalahan MPR pimpinan Harmoko 1998 yang baru dua bulan memilih Soeharto, kemudian menyuruh Soeharto turun karena demonstrasi rakyat menentang Soeharto, saya masih memberi kesempatan kepada Dr Amien Rais untuk membuktikan bahwa ia pengawal reformasi dan bukan melanjutkan pola Harmoko. Itu bila pemilihan presiden RI oleh MPR yang dipimpinnya benar-benar bisa mencerminkan reformasi. Tapi, kalau ternyata matematika MPR yang selingkuh ini yang dominan, dan Megawati tergusur dari capres dan hanya boleh jadi oposisi lagi, maka negara kita akan terpuruk. Karena kreditor sudah talak tiga dengan rezim lama. Kreditor sudah bosan dengan KKN dan muka lama. Mereka ingin muka baru yang segar dan fresh, orisinal dan lebih bisa dipercaya untuk berhemat dan bertirakat. ***

Follow Ups:

• Betul,Megawati tergusur dari capres dan hanya boleh jadi oposisi lagi, maka negara kita akan terpuruk ita-m 15:16:32 10/07/99 (0)

Post a Followup